Anggaran Kemdikbud harus Tepat Jumlah dan Tepat sasaran

Para pelaku pendidikan, mulai dari pusat hingga daerah harus bersama-sama menanamkan kejujuran dan berkomitmen untuk menegaskan bahwa Kemdikbud merupakan wilayah bebas dari korupsi. Untuk  meuwujudkan komitmen tersebut, setiap individu dituntut bekerja dengan penuh dedikasi, tanpa pamrih, dan anti gratifikasi.

Demikian pesan Sekrtetaris Jenderal (Sekjen) PAUD dan Dikmas Kemdikbud, yang disampaikan Agus Pranoto, Kabag Perencanaan Setdirjen PAUD pada saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakornas) PAUD dan Dikmas Angkatan III di Hotel Grand City, Makassar, (17/2).

Setelah mengikuti rakornas, para peserta diharapkan segera mensosialisasikan kebijakan, program, dan anggaran kepada daerah di wilayah kerjanya masing-masing. Soal anggaran, Wartanto berpesan agar hendaknya anggaran digunakan dengan tepat jumlah dan tepat sasaran, “Harus sesuai dengan harapan masyarakat,” tandasnya.

Para peserta rapat juga harus meningkatkan koordinasi dengan para pelaku pendidikan lainnya. Dia melanjutkan, kabupaten/ kota harus segera memperjuangkan program SKB agar  segera menjadi satuan pendidikan.

Rapat Kerja Nasional (Rakornas) PAUD dan Dikmas dilakasanakan di tiga regional. Angkatan pertama dan kedua dilaksanakan di Medan dan Surabaya. Sedangkan angkatan ketiga dilaksanakan di Makassar sejak 15-17 Pebruari. Sedianya Rakornas Makassar ditutup oleh Sekjen, namun yang bersangkutan berhalangan hadir karena harus mempersiapkan diri menghadapi Rembuknas di Bogor pada 21 Pebruari mendatang.(mahmudah/KS)


sumber lebih lnjut:http://paudni.kemdikbud.go.id/berita/8199.html

Read More

Mutu Kursus dan Pelatihan akan Digenjot

Memasuki 2016, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat) Ditjen PAUD dan Dikmas telah merancang sejumlah strategi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di bidang kursus dan pelatihan. Untuk mewujudkannya, direktorat yang dipimpin Yusuf Muhyidin ini melakukan perluasan akses.

Pada Rapat Kerja Nasional (Rakornas) PAUD dan Dikmas Angkatan III di Hotel Grand City, Makassar (16/2), Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan layanan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK). Program ini disasar untuk 90 ribu orang. Selain itu, Ditbinsuslat juga menyediakan layanan program Pendidikan Kecakapan Kewirausahaan (PKW) untuk 30 ribu orang, dan menyediakan program kursus dan pelatihan untuk daerah 3T.

“Kita juga menyiapkan bantuan untuk sarana dan prasarana LKP. Ada 100 lembaga yang akan menerima bantuan,” ujarnya. Selain itu, imbuh Yusuf, pihaknya akan membentuk dan membina 263 tempat uji kompetensi (TUK), dan meningkatkan sarana dan prasarana satuan pendidikan SKB menjadi kursus dan pelatihan rujukan, “Ada lima lembaga yang akan menjadi sasaran,” lanjutnya.

Pengembangan SKL dan kurikulm berbasis KKNI dan penyediaan bahan ajar kursus dan pelatihan dalam bentuk cetak dan audio visual, juga sudah diprogramkan. Ada pula program persiapan akreditasi melalui evaluasi kinerja lembaga. Program ini akan melibatkan 2.500 LKP. “Kita pun akan melakukan pemagangan peserta didik kursus dan pelatihan sebanyak 1.000 orang, dan publikasi kursus dan pelatihan, serta penyiapan  mengikuti Kompetisi Word Skill,” terang Yusuf.

Yusuf berharap agar program-program yang dicanangkan pada 2016 ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dia optimistis upaya peningkatan mutu kursus dan pelatihan akan berdampak positif kepada mutu peserta didik. (Tim Warta/KS)

lebih lanjut sumber:http://paudni.kemdikbud.go.id/berita/8179.html

Read More

Mendikbud Sidak Renovasi TPA Mekar Asih

Jakarta, PAUD dan Dikmas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies R Baswedan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) renovasi Taman Penitipan Anak (TPA) Mekar Asih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), usai acara pembekalan dan Pelepasan Pengajar Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) ke luar negeri. Selasa (16/2)

Sidak ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pengawasan kesiapan bangunan TPA usai direnovasi diakhir tahun 2015, sehingga bisa diketahui sarana dan fasilitas penunjang kegiatan apa saja yang harus diperbaiki dan dilengkapi, agar sesuai dengan kebutuhan dan tidak membahayakan anak-anak yang menggunakan fasiltas TPA.

Sehari sebelumnya (senin 15 Febuari 2016) Fery Farhati Baswedan selaku Pembina Darma Wanita Persatuan Kemendikbud, bersama dengan Ketua Darma Wanita dan beberapa pengurus, serta perwakilan pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) tinjau renovasi TPA yang sudah mencapai 100% tersebut.

TPA yang berdiri sejak tahun 1995 atas prakarsa Ketua Unit Darma Wanita Depdikbud masa bakti 1993-1998, Atie Wardiman Djojonegoro, merupakan sarana pemenuhan kebutuhan para karyawan dan karyawati Kemdikbud yang mempunyai anak usia dini, akan pendidikan, perawatan, pengasuhan, pemberian kasih sayang dan perlindungan saat orang tuanya bekerja. Sekaligus sebagai percontohan dan rujukan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta masyarakat ketika menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). (M. Husnul Farizi/KS

sumber:http://paudni.kemdikbud.go.id/berita/8159.html

Read More

Pendidikan Islam Indonesia Terbesar di Dunia

Sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia, Indonesia juga memiliki lembaga pendidikan Islam terbesar di dunia. Kementerian Agama (Kemenag) RI mencatat, hingga saat ini jumlah lembaga pendidikan Islam di Indonesia mencapai 300.270 lembaga.

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Syaifuddin, mengungkapkan, keberadaan lembaga pendidikan Islam tersebut tidak terlepas dari peran alim ulama yang berada di tengah masyarakat. Selain itu, lembaga Islam tersebut juga mampu menciptakan dan mengokohkan karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan bertoleransi tinggi.

"Sampai saat ini jumlah lembaga pendidikan Islam sebanyak 300.270 lembaga, mulai dari Raudlatul Athfal (setara TK) hingga perguruan tinggi (PT). Termasuk di antaranya sebanyak 27.290 Ponpes yang tersebar di seluruh tanah air," kata Lukman Hakim Syaifuddin saat menghadiri haul ke 34 KH Abdul Hamid (Mbah Hamid) di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Kebonsari, Kota Pasuruan.

Menurut Menag, dari sebanyak 300.270 lembaga pendidikan Islam di Indonesia, di antaranya meliputi 675 PT termasuk 55 PT berstatus negeri. Madrasah dari berbagai tingkatan mulai dari Diniyah hingga Aliyah sebanyak 75.199 lembaga. Lembaga pendidikan Islam tersebut menampung siswa dan mahasiswa yang berada di dalamnya sebanyak 24.126.727 jiwa.

"Para siswa dan mahasiswa ini merupakan potensi dan tantangan untuk membangun karakter Bangsa Indonesia yang kuat. Hal ini tidak terlepas dari peran para alim ulama dan para pengasuh Ponpes di Indonesia, terutama menciptakan santri yang berkemampuan dengan dilandasi keimanan serta ketaqwaan," tandas Lukman Hakim.

Dengan peran ulama, lanjut Lukman Hakim akan bisa menciptakan dan mengokohkan karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkepribadian dan memiliki toleransi yang tinggi. Namun tetap memiliki kemampuan serta keunggulan di bidang keilmuan.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur, Syaifullah Yusuf menyampaikan, Pemprov Jawa Timur (Jatim) telah memberikan perhatian yang besar untuk pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam. Sejumlah program dijalankan, seperti dengan bea-siswa santri hingga menyekolahkan tenaga pengajar di madrasah-madrasah.

“Pemprov Jatim berkeinginan untuk mencetak santri yang hafal Alquran, ahli matematika dan ahli di bidang keilmuan lainnya. Keselarasan program pendidikan dari Kemenag hingga pemerintah daerah akan semakin memperkokoh dalam membangun karakter bangsa," kata Gus Ipul

Read More

Peran Keluarga Tingkatkan Prestasi Anak

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga memiliki strategi dalam menjalankan kinerjanya pada 2016 ini. Diharapkan strategi yang telah disusun tersebut mampu menciptakan kinerja Direktorat Pendidikan Keluarga semakin ideal. Hal itu diungkapkan Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga, Sukiman pada Rapat Koordinasi Nasional Ditjen PAUD dan Dikmas di Hotel Mercure, Surabaya, Jawa Timur (10/2).

Sukiman menjelaskan, strategi yang dicanangkan yakni upaya memperkuat peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak-anaknya. Keluarga adalah wahana pendidikan yang pertama dan utama. Keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan anaknya diyakini akan meningkatkan prestasi belajar dan kesuksesan pendidikan anak.

“Sebagai ekosistem yang terdekat dengan anak, keluarga merupakan lingkungan paling berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan budaya anak,” terangnya.

Hal lain yang akan dilakukan adalah mendukung institusi pendidikan dan lingkungan terdekat anak di luar keluarga. Sukiman menerangkan, selain keluarga, lingkungan terdekat yang perlu penguatan yakni satuan pendidikan, tempat penyaluran hobi seperti klub olah raga/seni, dan tempat bergaul. “Dukungan lingkungan ini sangat penting bagi pendidikan dan perkembangan anak,” tandasnya.

Sukiman juga menekankan tentang pentingnya penyebarluasan praktik-praktik pendidikan dan pengasuhan yang baik. Praktik-praktik baik ini perlu disebarluaskan agar menjadi contoh dan rujukan bagi sesama orang tua, masyarakat, atau lembaga pendidikan sejenis.

“Peningkatkan kesadaran dan pengetahuan lingkungan terdekat anak sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan mereka,” seru dia.

Selain itu, strategi yang tak kalah penting adalah mengurangi kesenjangan memeroleh praktik pendidikan dan  pengasuhan yang baik antardaerah, status sosial-ekonomi, dan gender. Kesenjangan memperoleh praktik pendidikan dan pengasuhan yang baik dapat disebabkan oleh faktor geografis, sosial-ekonomi, atau gender.

Tujuan pembinaan pendidikan keluarga bukan untuk melakukan penyeragaman, melainkan tetap menghargai keberagaman budaya untuk memperkaya dan berkontribusi pada perbaikan. “Pemerintah perlu menyebarluaskan praktik baik untuk dapat dijadikan contoh agar mengurangi kesenjangan antardaerah dan antarkelompok masyarakat,” terangnya.

Dia menambahkan, penguatan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait pun tak boleh dikesampingkan. Berbagai program pengembangan keluarga selama ini sudah banyak dilakukan oleh  lembaga pemerintahan dan non-pemerintah, sehingga perlu berkolaborasi untuk saling memperkuat. “Instansi yang perlu didorong antara lain Kementerian Agama untuk mengoordiknasikan pendidikan pranikah bagi calon pengantin/calon orang tua,” katanya.

Terakhir, mendukung inisiatif daerah dalam meningkatkan peran  keluarga dan masyarakat. “Pada era otonomi daerah ini program-program pembangunan tak mungkin dapat berjalan tanpa dukungan pemerintah daerah. Inisiatif pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan kepada keluarga perlu terus didukung dan diperkuat. Praktik baik tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang belum berinisiatif,” ujar Sukiman.* (Tim Warta/KS/Sby)


sumber:http://paudni.kemdikbud.go.id/berita/8059.html

Read More

Dirjen PAUD dan Dikmas Tekankan Tujuh Nilai Luhur

Ada tujuh nilai luhur yang harus dipegang dalam upaya meningkatkan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) PAUD dan Dikmas, Kemdikbud. Jika pihak-pihak yang berkompeten melaksanakan ketujuh nilai luhur tersebut dengan sungguh-sungguh, maka Ditjen PAUD dan Dikmas menjadi lembaga yang dibanggakan publik.Demikian diungkapkan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Harris Iskandar dalam sambutannya seusai acara Penandatangan Perjanjian Kinerja 2016, di Hotel Mercure, Surabaya (10/2). Acara tersebut merupakan bagian dari Rakornas PAUD dan Dikmas angkatan kedua yang diselenggarakan pada 9-12 Februari 2016.


Dikatakan Harris, nilai luhur pertama yang mesti ditumbuhkan adalah integritas. Menurutnya, integritas adalah harga mati. “Integritas itu lebih dari sekadar jujur. Integritas berarti kita konsisten,” ujarnya. Dia melanjutkan, dalam setiap melakukan pekerjaan, harus selalu dibarengi integritas yang tinggi. Nilai luhur selanjutnya adalah kreatifitas dan inovasi. “Jangan pernah berhenti mengasah kreatifitas,” pesannya. Selain itu, yang tak kalah penting adalah semangat berinisiatif. Dikatakan Harris, pribadi yang baik adalah pribadi yang tak melulu menunggu perintah dan bersifat pasif, “Kita harus terus berinisiatif. Malah, imbuh dia, sekarang ini sikap abai dan diam sudah bisa dimasukkan ke dalam tindak kriminal. “Misalnya, kita mendiamkan ada siswa yang memar karena dipukul guru. Nah, itu sudah termasuk kriminal,” katanya.


Nilai luhur lainnya, yakni harus selalu memosisikan diri sebagai pembelajar. “Sebagai manusia, kita tak bisa luput dari kesalahan. Kita harus menolelir kesalahan, dengan tetap mengupayakan agar kesalahan tersebut mampu diminimalisasi. Kita harus menciptakan budaya di mana kita menjadi orang pemaaf,” tandasnya. Nilai luhur lainnya, yakni meretrokasi. Pejabat yang dilantik di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas sudah teruji kompetensinya karena mereka sudah mengikuti proses tahapan yang jelas dan transparan. “Mereka mengikuti, tes, wawancara, dan sebagainya sebelum menempati jabatan tertentu. Jadi, kompetensinya sudah tak perlu diragukan,” ujar Harris.


Hal lain adalah sikap perilaku aktif dan partisipatif, serta bekerja tanpa pamrih. Harris menjelaskan, setiap tugas dan pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh ikhlas. “Harus lillahita’ala, jangan sekali-kali hanya ingin mendapat perhatian dari atasan, atau hanya untuk menyenangkan atasan. Jika bekerja dengan ikhlas, dipastikan tak ada keluhan. Yang ada adalah solusi,” tandasnya.* (Tim Warta/KS/Sby)

sumber:http://paudni.kemdikbud.go.id/berita/8049.html

Read More

SKB Harus Segera Menjadi Satuan Pendidikan

Pembenahan dan penataan satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan masyarakat, mutlak harus dilakukan. Salah satu lembaga penyelenggara program pendidikan masyarakat yang mesti segera dibenahi adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Demikian diungkapkan Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas Wartanto pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ditjen PAUD dan Dikmas di Hotel Grand Serela, Medan, Sumatera Utara (3/2). Dia menegaskan, hingga saat ini keberadaan SKB masih menyisakan persoalan. “Selama ini status SKB bukan merupakan satuan pendidikan, melainkan unit kerja/satuan kerja,” kata dia.

Dalam undang undang maupun Peraturan Pemerintah, SKB tidak termasuk satuan pendidikan. Pun dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia melanjutkan, landasan hukum SKB adalah Peraturan Daerah (Perda). Status inilah yang membuat Ditjen PAUD dan Dikmas tak dapat memberikan bantuan kepada SKB.

“Karena statusnya ini, kementerian tidak dapat melakukan pembinaan langsung kepada SKB. Bila dipaksakan untuk memberikan bantuan, kami menyalahi aturan,” terang Wartanto.

Masalah kedua, Wartanto melanjutkan, selama ini SKB melaksanakan program pendidikan. Padahal statusnya bukan satuan pendidikan. “Padahal dalam UU disebutkan, penyelenggara pendidikan adalah satuan pendidikan. Inilah salah satu alasan mengapa SKB harus berstatus satuan pendidikan,” tegasnya.

Menurut Wartanto, setelah SKB berstatus satuan pendidikan, Ditjen PAUD dan Dikmas akan membenahi standar mutu nasional agar SKB sebagai penyelenggara program dapat terakreditasi. “Target kami adalah menjadikan SKB sebagai satuan pendidikan yang terakreditasi secara nasional,” ujarnya.

Pembenahan SKB juga akan membuat lembaga ini bukan saja sebagai satuan pendidikan yang memiliki akreditasi, melainkan juga memungkinkan mereka bisa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ujian sebagaimana juga dilakukan satuan pendidikan lainnya yang sudah terakreditasi.

“Selama SKB masih UPTD, kita tak bisa bergerak. Tak bisa juga kita menafikan, keberadaannya tidak jelas karena menurut UU kita hanya boleh memberikan bantuan kepada satuan pendidikan. Penjaminan mutu kepada SKB itu belum bisa,” paparnya. Dia mencatat, saat ini baru 32 SKB yang menjadi satuan pendidikan.

Persoalan lainnya yang juga harus segera dibenahi adalah masih banyaknya satuan pendidikan yang belum terakreditasi. Sebagai contoh PKBM yang terakreditasi hanya 32 (0,3%) dari 9.327 PKBM yang ada. Lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi sebanyak 345 (1,7%) dari 19.325 LKP. Dan lembaga PAUD yang terakreditasi sebanyak 36.561 (19,2%) dari 190.160 lembaga.*(Tim Warta/KS)


sumber:http://paudni.kemdikbud.go.id/berita/8039.html

Read More

Mengapa Anak Suka Bicara Kasar dan Kotor?

Meski tidak diajarkan di rumah, namun anak kerap berbicara kasar dan kotor. Kenapa ya? tenang bunda, hal ini dialami hampir semua anak.

Psikolog Anak dan Praktisi Theraplay, Astrid W. E. Napitupulu mengatakan, alasan utama mereka berperilaku seperti itu karena kata-kata tersebut terdengar lucu di telinga mereka. Dan lagi, bila mereka mengatakannya, anak-anak akan mendapat perhatian dan respon dari orangtua atau orang di sekitarnya.

"Anak belajar kata-kata buruk dari banyak media, seperti televisi atau bahkan dari temannya. Bagi mereka, bermain kata itu menyenangkan. Nah, sebagai orangtua, ini saatnya Anda bertanya padanya, apa arti kata-kata tersebut. Sebab bila kata-kata itu diucapkan bisa membuat orang lain sedih, terluka, marah atau tidak suka pada kita sehingga tidak boleh menyebut kata itu," kata Astrid seperti di kutip dari Liputan6.com, Sabtu (26/9/201

Astrid juga mengungkapkan, orangtua bisa mengajarkan anak untuk merespon sesuatu yang dianggap tidak baik di lingkungan. Misalnya, anak diberitahu kalai di sekitarnya ada norma, budaya Indonesia yang ramah.

"Kalau di lingkungan, lihat aturannya apa. Misalnya jangan lupa bilang tolong, jangan lupa untuk tersenyum dengan orang baru yang bertemu mama dan papa. Jadi dibalikin lagi kepekaan orangtua untuk mengajarkan anak bersosialisasi di lingkungan," pungkasnya. *

Read More

PAUD dan Dikmas Wilayah Bebas Korupsi

Jakarta, PAUD dan Dikmas. “Tingkatkan zona integritas wilayah bebas korupsi untuk meningkatkan Akuntabilitas Pemeriksaan Keuangan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Sekertaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Wartanto. Rabu, (27/1)

Pada rapat yang membahas laporan keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas tahun 2015, Wartanto menyampaikan harapannya akan pemeriksaan awal oleh BPK, tahun 2015 dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaporan keuangan.

Laporan akuntabel dapat mengangkat dan meningkatkan capaian kinerja baik sistem pengendaliannya, kepatuhannya, juga kehandalan pengungkapannya. Serta dapat dibina dan diarahkan dari tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. “Ujar Wartanto menambahkan.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Direktur jenderal (Dirjen), serta para Direktur dilingkungan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) tidak bisa hadir, dikarenakan menghadiri pembahasan perdagangan manusia yang dihadiri oleh 17 Menteri dan ditunjuk menjadi Ketua Tim Pencegahan.

Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) para Kepala Bagian, Direktorat pengelola keuangan yang ada dilingkungan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas.

Sedangkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hadir Subkhan Afandi sebagai Pengendali Teknis, Harris Winarto sebagai Teknis Pelaksana, beserta jajarannya. (Mahmudah Budiarti, Pri/KS)

Read More

Ditjen PAUD dan Dikmas Larang Bahan Ajar Yang Mengandung Kekerasan

Jakarta, PAUD dan Dikmas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud), dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas), mengeluarkan surat pelarangan bahan ajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengandung unsur kekerasan. Kamis (21/1)
Larangan tersebut tertuang dalam surat edaran Nomor 109/ C.C2/ DU/ 2016 per 21 Januari 2016, surat itu ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia yang berbunyi antara lain :
1. Anak usia dini merupakan masa yang tepat untuk pembentukan karakter dan budi pekerti. Oleh karena itu semua informasi yang diterima secara lisan, tayangan maupun tulisan seharusnya bebas dari unsur kekerasan faham kebencian, SARA dan Pornografi.
2. Berdasarkan laporan masyarakat dan kajian terhadap buku Anak Islam Suka Membaca karangan Nurani Mustain terbitan Pustaka Amanah Solo Jateng, cetakan 2013 memuat unsur-unsur tersebut diatas. Yang seharusnya tidak diperkenalkan pada anak usia dini. Hasil kajian pada intinya, kata dan kalimat yang digunakan pada buku tersebut dapat menumbuhkan rasa ingin tahu anak tentang kekerasan, Misalnya;
a. Jilid 2 halaman 28, ada caci maki
b. Jilid 3 halaman 5, di sini ada belati, halaman 9 gegana ada di mana, halaman 18 rela mati bela agama, halaman 25 apa kamikaze itu, halaman 27 bila agama kita dihina kita tiada rela, lelaki bela agama, wanita bela agama, kita semua bela agama, kita selalu sedia jaga agama kita demi Illahi semata. Kemudian di halaman 30 terdapat kata bahaya sabotase, halaman 42 laga suci di Qodisiya, halaman 45 topi baja kena peluru, halaman 46 bilamana ada resolusi, hal 50 bazoka dibawa lari.
c. Jilid 4 di halaman 5 ada kata Jihad, halaman 12 bom, halaman 15 Kafir. Lalu di halaman 2 berjihad di jalan dakwah, halaman 26 hati-hati man haj batil.
3. Mengingat hal tersebut diatas, buku-buku tersebut belum memenuhi kriteria kelayakan bahan prakeaksaraan untuk anak usia dini, sehingga tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai bahan ajar di satuan PAUD.
Di akhir edaran itu Harris meminta Dinas Pendidkan untuk dapat menginformasikan kepada jajaran dan satuan PAUD di wilayah saudara mengenai pelarangan buku-buku sejenis yang mengandung kekerasan seperti buku berjudul "Anak Islam Suka Membaca" karangan Nurani Mustain. (M. Husnul Farizi/ KS)


sumber:http://paudni.kemdikbud.go.id/berita/7899.html

Read More

Ditjen PAUD dan Dikmas Edarkan Surat Pelarangan

Jakarta, PAUD dan Dikmas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud), dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas), mengeluarkan surat pelarangan bahan ajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengandung unsur kekerasan. Kamis (21/1)
Larangan tersebut tertuang dalam surat edaran Nomor 109/ C.C2/ DU/ 2016 per 21 Januari 2016, surat itu ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia yang berbunyi antara lain :
1. Anak usia dini merupakan masa yang tepat untuk pembentukan karakter dan budi pekerti. Oleh karena itu semua informasi yang diterima secara lisan, tayangan maupun tulisan seharusnya bebas dari unsur kekerasan faham kebencian, SARA dan Pornografi.
2. Berdasarkan laporan masyarakat dan kajian terhadap buku Anak Islam Suka Membaca karangan Nurani Mustain terbitan Pustaka Amanah Solo Jateng, cetakan 2013 memuat unsur-unsur tersebut diatas. Yang seharusnya tidak diperkenalkan pada anak usia dini. Hasil kajian pada intinya, kata dan kalimat yang digunakan pada buku tersebut dapat menumbuhkan rasa ingin tahu anak tentang kekerasan, Misalnya;
a. Jilid 2 halaman 28, ada caci maki
b. Jilid 3 halaman 5, di sini ada belati, halaman 9 gegana ada di mana, halaman 18 rela mati bela agama, halaman 25 apa kamikaze itu, halaman 27 bila agama kita dihina kita tiada rela, lelaki bela agama, wanita bela agama, kita semua bela agama, kita selalu sedia jaga agama kita demi Illahi semata. halaman 30 bahaya sabotase, halaman 42 laga suci di Qodisiya, halaman 45 topi baja kena peluru, halaman 46 bilamana ada resolusi, hal 50 bazoka dibawa lari.
c. Jilid 4, halaman 5 Jihad, halaman 12 bom, halaman 15 Kafir. Halaman 2 berjihad di jalan dakwah, halaman 26 hati-hati man haj batil.
3. Mengingat hal tersebut diatas, buku-buku tersebut belum memenuhi kriteria kelayakan bahan prakeaksaraan untuk anak usia dini. Sehingga tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai bahan ajar di satuan PAUD.
Selanjutnya kami mohon bantuan saudara untuk dapat menginformasikan kepada jajaran dan satuan PAUD di wilayah saudara, ujar kata Dirjen Pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat Harris Iskandar dalam surat edaran. (M. Husnul Farizi, Pri/ KS)

sumbe:http://paudni.kemdikbud.go.id/berita/7899.html

Read More

Keluarga, Titik Pangkal Pembentukan Karakter Anak

Jakarta Wali Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Jimmy F Eman mengatakan, keluarga menjadi titik tumbuh pendidikan dan pembentukan karakter anak yang dapat menentukan jati dirinya di masa depan.

"Keluarga merupakan kelompok terkecil yang sangat memegang peranan memberikan pendidikan mendasar bagi masa depan anak-anak," kata wali kota pada rakor peningkatan kualitas anak dan perempuan di Tomohon, Minggu.

Wali Kota mengatakan, belakangan ini media menyentil kasus prostitusi, penelantaran anak serta penyalahgunaan narkoba.

Karena itu, kata dia, peran orang tua penting dalam memberikan tanggung jawab, pemahaman yang baik dan benar serta bagaimana semestinya menjalani kehidupan sehari-hari tanpa melanggar norma-norma yang berlaku umum.

"Pendidikan dan pembentukan karakter anak juga tidak bisa dipisahkan dengan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan perlindungan anak. Ini satu kesatuan dalam proses pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas," katanya.

Wali Kota yang akan mengakhiri masa jabatan Januari 2015 ini menambahkan, peningkatan kualitas hidup perempuan merupakan salah satu tujuan penting dalam pembangunan berbasis gender, karena kualitas hidup perempuan yang optimal pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas generasi mendatang.

Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas hidup perempuan sangat menentukan kondisi anak-anak yang dilahirkan terhadap tumbuh kembang anak, baik fisik maupun intelegensinya.

"Butuh sinkronisasi dan sinergi antarbidang pembangunan sehingga mampu mencapai berbagai sasaran yang diinginkan," katanya.

Sebab, kata dia, pada hakikatnya untuk mencapai keberhasilan pembangunan di setiap bidang tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait, sehingga memunculkan pembangunan yang telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah.


http://health.liputan6.com/read/2238966/keluarga-titik-pangkal-pembentukan-karakter-anak

Read More

Zaman Sudah Berubah Orangtua Masa Kini Harus Lebih Pintar

Jakarta- Orangtua harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang pengasuhan dan pendidikan anak. "Zaman kian kompleks, orangtua memiliki tanggung jawab besar untuk menghantarkan anak-anaknya dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan dan wajib memiliki pengetahuan pengasuhan dan pendidikan anak," ujar Psikolog Wiwiek Idaryati pada Pelatihan Bina Keluarga Balita di Bandung, ditulis Jumat (7/8/2015) lalu.

Menurut Wiwiek, lingkungan keluarga dan pola asuh orangtua memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak dan balita. Ia mengatakan ada tiga hal esensial yang perlu dipertimbangkan orangtua dalam mengembangkan pola asuh anak, yakni bagaimana orangtua memaksimalkan potensi yang ada dalam diri anak, bagaimana orangtua memahami kondisi anak baik secara fisik maupun psikologis, dan bagaimana orangtua membimbing anak agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

"Bila tidak dibina secara maksimal, anak akan berkembang secara alamiah dengan meraba-raba nilai dari lingkungan sekitarnya," katanya. Dengan cara seperti itu, kata dia tidak dapat menentukan apakah anak akan menjadi baik atau buruk. Untuk itu, orangtua perlu memiliki wawasan bagaimana cara ideal mengasuh anak.

Pentingnya pengetahuan orangtua dalam menyiapkan generasi mendatang, kata dia juga telah disadari oleh pemerintah. Gagasan program Bina Keluarga Balita (BKB) yang tercetus sejak tahun 1980-an hadir melalui naungan lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Fokusnya adalah membina para orangtua yang memiliki balita dan anak usia satu hingga lima tahun, terutama dari kalangan pra-sejahtera agar memiliki kecakapan dalam mengasuh dan membimbing anak.

"Sejak tahun 2012, BKB diprogram hadir terintegrasi dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Posyandu. Namun, keterbatasan sokongan dana dari APBN serta minimnya infrastruktur menjadikan program ini tidak berjalan efektif," kata staff Widyaiswara BKKBN Jawa Barat Aldina Kusumawardhani. Ia menyebutkan, di Jawa Barat keterbatasan dana ini mengakibatkan sulitnya membentuk tim kader yang solid dan kesulitan dalam mengelola program kerja sehari-hari.

"Padahal program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Mengalokasikan dana untuk pendidikan anak dan menghasilkan orangtua hebat serta berpengetahuan sama dengan investasi bangsa jangka panjang dan diharapkan program ini tidak lagi dipandang sebelah mata," kata Aldina menambahkan


sumber:http://health.liputan6.com/read/2288395/zaman-sudah-berubah-orangtua-masa-kini-harus-lebih-pintar

Read More

Pentingnya Pendidikan Non Formal Untuk Menunjang Kreativitas Anak

Jakarta Masa depan anak menjadi hal terpenting bagi orang tua. Ketika kelak anak bisa sukses di karirnya, orang tua adalah sosok pertama yang paling bahagia. Untuk itu, berbagai persiapan pun dilakukan agar kelak anak bisa mendapatkan masa depan yang cerah.

Sejak dini, orang tua sudah pasti menyiapkan sekolah terbaik untuk bekal akademi anak. Sedangkan untuk ketangkasan dan keterampilan, orang tua juga memberikan pendidikan non formal yang terbaik. Karena kelak, orang tua ingin agar anak memiliki akademik sekaligus kreativitas yang bisa membimbingnya di dunia kerja.

Pendidikan non formal dapat disalurkan lewat lembaga pelatihan, sanggar, ataupun lembaga kursus, untuk memberikan keseimbangan otak kanan dan otak kiri yang dimiliki anak. Selain itu, pendidikan non formal juga memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai minat anak. Jadi anak pun bisa mendapatkan pengalaman kreativitas sesuai dengan hobi yang disukai.

Mengikuti pendidikan non formal akan melatih keberanian dan kecakapan anak untuk berbicara di depan umum, karena sejak dini anak sudah dilatih untuk memperlihatkan bakat yang dipunyai. Selain itu, anak pun bisa mengembangkan daya konsentrasinya ketika sedang memperdalam bakat yang ia miliki.

Berbagai manfaat lain juga dapat diserap oleh anak ketika mengikuti pendidikan non formal, seperti mendapat teman-teman baru, melatih kemampuan untuk membagi waktu dan kemampuan, serta dapat melatih kemampuan bekerja sama. Masih banyak lagi manfaat yang bisa diserap oleh anak ketika mengikuti pendidikan non formal, sehingga persiapan yang maksimal dari orang tua juga dibutuhkan.

Awalnya, penting sekali untuk menyiapkan dana pendidikan non formal, karena perlu biaya khusus yang dialokasikan agar anak bisa ikut pelatihan, seperti les musik, olahraga, ataupun melukis dan menari. Setelah menghitung dana yang dibutuhkan, Anda juga perlu untuk memilih layanan asuransi yang bisa memastikan buah hati Anda mendapatkan pendidikan terbaik di masa depan, seperti PRUlink edu protection.

PRUlink edu protection menghadirkan potensi hasil investasi jangka panjang yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk biaya pendidikan tinggi anak di masa depan. Nantinya, manfaat bulanan tersebut tak hanya dapat digunakan untuk pembiayaan rutin penunjang pendidikan formal, namun juga non formal, seperti les bahasa, olahraga, dan aktivitas lainnya yang berpotensi membantu anak-anak dalam mempersiapkan masa depan mereka. Sebagai asuransi jiwa terkait investasi (unit link),

Berikut adalah 5 keistimewaan PRUlink edu protection:

Melindungi anak sebagai tertanggung utama dan orang tua sebagai tertanggung tambahan dalam satu polis.

Memberikan Manfaat Bulanan berupa dana tunai sampai anak berusia 18 atau 25 tahun. Manfaat ini akan diperoleh apabila terjadi risiko terhadap diri orang tua. Manfaat bulanan tersebut merupakan keunikan solusi asuransi PRUlink edu protection yang dapat digunakan untuk membantu membiayai pengeluaran rutin penunjang pendidikan formal, seperti biaya ekstrakurikuler, kursus, dan lain sebagainya.

Setiap 3 (tiga) tahun sekali Manfaat Bulanan tersebut akan naik sebesar 15% dari nilai Manfaat Bulanan awal.

Prudential akan melanjutkan pembayaran premi polis anak sampai dengan anak berusia 18 atau 25 tahun (diberikan apabila terjadi risiko terhadap diri orang tua). Dengan demikian, maka dana investasi akan tetap berpotensi untuk berkembang sesuai dengan jenis investasi yang dipilih.

Memberikan kemudahan untuk memperoleh perlindungan yang sama bagi anak kedua (sesuai ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia).
Kesuksesan sang buah hati di masa depan bukanlah pilihan, untuk itu hanya pilih layanan yang mampu memberikan jaminan pendidikan di masa depan dimulai dari saat ini.


sumber:liputan6.com

Read More