Anggaran Kemdikbud harus Tepat Jumlah dan Tepat sasaran

Para pelaku pendidikan, mulai dari pusat hingga daerah harus bersama-sama menanamkan kejujuran dan berkomitmen untuk menegaskan bahwa Kemdikbud merupakan wilayah bebas dari korupsi. Untuk  meuwujudkan komitmen tersebut, setiap individu dituntut bekerja dengan penuh dedikasi, tanpa pamrih, dan anti gratifikasi.

Demikian pesan Sekrtetaris Jenderal (Sekjen) PAUD dan Dikmas Kemdikbud, yang disampaikan Agus Pranoto, Kabag Perencanaan Setdirjen PAUD pada saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakornas) PAUD dan Dikmas Angkatan III di Hotel Grand City, Makassar, (17/2).

Setelah mengikuti rakornas, para peserta diharapkan segera mensosialisasikan kebijakan, program, dan anggaran kepada daerah di wilayah kerjanya masing-masing. Soal anggaran, Wartanto berpesan agar hendaknya anggaran digunakan dengan tepat jumlah dan tepat sasaran, “Harus sesuai dengan harapan masyarakat,” tandasnya.

Para peserta rapat juga harus meningkatkan koordinasi dengan para pelaku pendidikan lainnya. Dia melanjutkan, kabupaten/ kota harus segera memperjuangkan program SKB agar  segera menjadi satuan pendidikan.

Rapat Kerja Nasional (Rakornas) PAUD dan Dikmas dilakasanakan di tiga regional. Angkatan pertama dan kedua dilaksanakan di Medan dan Surabaya. Sedangkan angkatan ketiga dilaksanakan di Makassar sejak 15-17 Pebruari. Sedianya Rakornas Makassar ditutup oleh Sekjen, namun yang bersangkutan berhalangan hadir karena harus mempersiapkan diri menghadapi Rembuknas di Bogor pada 21 Pebruari mendatang.(mahmudah/KS)


sumber lebih lnjut:http://paudni.kemdikbud.go.id/berita/8199.html

Read More

Mutu Kursus dan Pelatihan akan Digenjot

Memasuki 2016, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat) Ditjen PAUD dan Dikmas telah merancang sejumlah strategi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di bidang kursus dan pelatihan. Untuk mewujudkannya, direktorat yang dipimpin Yusuf Muhyidin ini melakukan perluasan akses.

Pada Rapat Kerja Nasional (Rakornas) PAUD dan Dikmas Angkatan III di Hotel Grand City, Makassar (16/2), Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan layanan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK). Program ini disasar untuk 90 ribu orang. Selain itu, Ditbinsuslat juga menyediakan layanan program Pendidikan Kecakapan Kewirausahaan (PKW) untuk 30 ribu orang, dan menyediakan program kursus dan pelatihan untuk daerah 3T.

“Kita juga menyiapkan bantuan untuk sarana dan prasarana LKP. Ada 100 lembaga yang akan menerima bantuan,” ujarnya. Selain itu, imbuh Yusuf, pihaknya akan membentuk dan membina 263 tempat uji kompetensi (TUK), dan meningkatkan sarana dan prasarana satuan pendidikan SKB menjadi kursus dan pelatihan rujukan, “Ada lima lembaga yang akan menjadi sasaran,” lanjutnya.

Pengembangan SKL dan kurikulm berbasis KKNI dan penyediaan bahan ajar kursus dan pelatihan dalam bentuk cetak dan audio visual, juga sudah diprogramkan. Ada pula program persiapan akreditasi melalui evaluasi kinerja lembaga. Program ini akan melibatkan 2.500 LKP. “Kita pun akan melakukan pemagangan peserta didik kursus dan pelatihan sebanyak 1.000 orang, dan publikasi kursus dan pelatihan, serta penyiapan  mengikuti Kompetisi Word Skill,” terang Yusuf.

Yusuf berharap agar program-program yang dicanangkan pada 2016 ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dia optimistis upaya peningkatan mutu kursus dan pelatihan akan berdampak positif kepada mutu peserta didik. (Tim Warta/KS)

lebih lanjut sumber:http://paudni.kemdikbud.go.id/berita/8179.html

Read More

Mendikbud Sidak Renovasi TPA Mekar Asih

Jakarta, PAUD dan Dikmas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies R Baswedan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) renovasi Taman Penitipan Anak (TPA) Mekar Asih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), usai acara pembekalan dan Pelepasan Pengajar Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) ke luar negeri. Selasa (16/2)

Sidak ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pengawasan kesiapan bangunan TPA usai direnovasi diakhir tahun 2015, sehingga bisa diketahui sarana dan fasilitas penunjang kegiatan apa saja yang harus diperbaiki dan dilengkapi, agar sesuai dengan kebutuhan dan tidak membahayakan anak-anak yang menggunakan fasiltas TPA.

Sehari sebelumnya (senin 15 Febuari 2016) Fery Farhati Baswedan selaku Pembina Darma Wanita Persatuan Kemendikbud, bersama dengan Ketua Darma Wanita dan beberapa pengurus, serta perwakilan pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) tinjau renovasi TPA yang sudah mencapai 100% tersebut.

TPA yang berdiri sejak tahun 1995 atas prakarsa Ketua Unit Darma Wanita Depdikbud masa bakti 1993-1998, Atie Wardiman Djojonegoro, merupakan sarana pemenuhan kebutuhan para karyawan dan karyawati Kemdikbud yang mempunyai anak usia dini, akan pendidikan, perawatan, pengasuhan, pemberian kasih sayang dan perlindungan saat orang tuanya bekerja. Sekaligus sebagai percontohan dan rujukan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta masyarakat ketika menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). (M. Husnul Farizi/KS

sumber:http://paudni.kemdikbud.go.id/berita/8159.html

Read More

Pendidikan Islam Indonesia Terbesar di Dunia

Sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia, Indonesia juga memiliki lembaga pendidikan Islam terbesar di dunia. Kementerian Agama (Kemenag) RI mencatat, hingga saat ini jumlah lembaga pendidikan Islam di Indonesia mencapai 300.270 lembaga.

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Syaifuddin, mengungkapkan, keberadaan lembaga pendidikan Islam tersebut tidak terlepas dari peran alim ulama yang berada di tengah masyarakat. Selain itu, lembaga Islam tersebut juga mampu menciptakan dan mengokohkan karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan bertoleransi tinggi.

"Sampai saat ini jumlah lembaga pendidikan Islam sebanyak 300.270 lembaga, mulai dari Raudlatul Athfal (setara TK) hingga perguruan tinggi (PT). Termasuk di antaranya sebanyak 27.290 Ponpes yang tersebar di seluruh tanah air," kata Lukman Hakim Syaifuddin saat menghadiri haul ke 34 KH Abdul Hamid (Mbah Hamid) di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Kebonsari, Kota Pasuruan.

Menurut Menag, dari sebanyak 300.270 lembaga pendidikan Islam di Indonesia, di antaranya meliputi 675 PT termasuk 55 PT berstatus negeri. Madrasah dari berbagai tingkatan mulai dari Diniyah hingga Aliyah sebanyak 75.199 lembaga. Lembaga pendidikan Islam tersebut menampung siswa dan mahasiswa yang berada di dalamnya sebanyak 24.126.727 jiwa.

"Para siswa dan mahasiswa ini merupakan potensi dan tantangan untuk membangun karakter Bangsa Indonesia yang kuat. Hal ini tidak terlepas dari peran para alim ulama dan para pengasuh Ponpes di Indonesia, terutama menciptakan santri yang berkemampuan dengan dilandasi keimanan serta ketaqwaan," tandas Lukman Hakim.

Dengan peran ulama, lanjut Lukman Hakim akan bisa menciptakan dan mengokohkan karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkepribadian dan memiliki toleransi yang tinggi. Namun tetap memiliki kemampuan serta keunggulan di bidang keilmuan.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur, Syaifullah Yusuf menyampaikan, Pemprov Jawa Timur (Jatim) telah memberikan perhatian yang besar untuk pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam. Sejumlah program dijalankan, seperti dengan bea-siswa santri hingga menyekolahkan tenaga pengajar di madrasah-madrasah.

“Pemprov Jatim berkeinginan untuk mencetak santri yang hafal Alquran, ahli matematika dan ahli di bidang keilmuan lainnya. Keselarasan program pendidikan dari Kemenag hingga pemerintah daerah akan semakin memperkokoh dalam membangun karakter bangsa," kata Gus Ipul

Read More

Peran Keluarga Tingkatkan Prestasi Anak

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga memiliki strategi dalam menjalankan kinerjanya pada 2016 ini. Diharapkan strategi yang telah disusun tersebut mampu menciptakan kinerja Direktorat Pendidikan Keluarga semakin ideal. Hal itu diungkapkan Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga, Sukiman pada Rapat Koordinasi Nasional Ditjen PAUD dan Dikmas di Hotel Mercure, Surabaya, Jawa Timur (10/2).

Sukiman menjelaskan, strategi yang dicanangkan yakni upaya memperkuat peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak-anaknya. Keluarga adalah wahana pendidikan yang pertama dan utama. Keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan anaknya diyakini akan meningkatkan prestasi belajar dan kesuksesan pendidikan anak.

“Sebagai ekosistem yang terdekat dengan anak, keluarga merupakan lingkungan paling berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan budaya anak,” terangnya.

Hal lain yang akan dilakukan adalah mendukung institusi pendidikan dan lingkungan terdekat anak di luar keluarga. Sukiman menerangkan, selain keluarga, lingkungan terdekat yang perlu penguatan yakni satuan pendidikan, tempat penyaluran hobi seperti klub olah raga/seni, dan tempat bergaul. “Dukungan lingkungan ini sangat penting bagi pendidikan dan perkembangan anak,” tandasnya.

Sukiman juga menekankan tentang pentingnya penyebarluasan praktik-praktik pendidikan dan pengasuhan yang baik. Praktik-praktik baik ini perlu disebarluaskan agar menjadi contoh dan rujukan bagi sesama orang tua, masyarakat, atau lembaga pendidikan sejenis.

“Peningkatkan kesadaran dan pengetahuan lingkungan terdekat anak sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan mereka,” seru dia.

Selain itu, strategi yang tak kalah penting adalah mengurangi kesenjangan memeroleh praktik pendidikan dan  pengasuhan yang baik antardaerah, status sosial-ekonomi, dan gender. Kesenjangan memperoleh praktik pendidikan dan pengasuhan yang baik dapat disebabkan oleh faktor geografis, sosial-ekonomi, atau gender.

Tujuan pembinaan pendidikan keluarga bukan untuk melakukan penyeragaman, melainkan tetap menghargai keberagaman budaya untuk memperkaya dan berkontribusi pada perbaikan. “Pemerintah perlu menyebarluaskan praktik baik untuk dapat dijadikan contoh agar mengurangi kesenjangan antardaerah dan antarkelompok masyarakat,” terangnya.

Dia menambahkan, penguatan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait pun tak boleh dikesampingkan. Berbagai program pengembangan keluarga selama ini sudah banyak dilakukan oleh  lembaga pemerintahan dan non-pemerintah, sehingga perlu berkolaborasi untuk saling memperkuat. “Instansi yang perlu didorong antara lain Kementerian Agama untuk mengoordiknasikan pendidikan pranikah bagi calon pengantin/calon orang tua,” katanya.

Terakhir, mendukung inisiatif daerah dalam meningkatkan peran  keluarga dan masyarakat. “Pada era otonomi daerah ini program-program pembangunan tak mungkin dapat berjalan tanpa dukungan pemerintah daerah. Inisiatif pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan kepada keluarga perlu terus didukung dan diperkuat. Praktik baik tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang belum berinisiatif,” ujar Sukiman.* (Tim Warta/KS/Sby)


sumber:http://paudni.kemdikbud.go.id/berita/8059.html

Read More

Dirjen PAUD dan Dikmas Tekankan Tujuh Nilai Luhur

Ada tujuh nilai luhur yang harus dipegang dalam upaya meningkatkan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) PAUD dan Dikmas, Kemdikbud. Jika pihak-pihak yang berkompeten melaksanakan ketujuh nilai luhur tersebut dengan sungguh-sungguh, maka Ditjen PAUD dan Dikmas menjadi lembaga yang dibanggakan publik.Demikian diungkapkan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Harris Iskandar dalam sambutannya seusai acara Penandatangan Perjanjian Kinerja 2016, di Hotel Mercure, Surabaya (10/2). Acara tersebut merupakan bagian dari Rakornas PAUD dan Dikmas angkatan kedua yang diselenggarakan pada 9-12 Februari 2016.


Dikatakan Harris, nilai luhur pertama yang mesti ditumbuhkan adalah integritas. Menurutnya, integritas adalah harga mati. “Integritas itu lebih dari sekadar jujur. Integritas berarti kita konsisten,” ujarnya. Dia melanjutkan, dalam setiap melakukan pekerjaan, harus selalu dibarengi integritas yang tinggi. Nilai luhur selanjutnya adalah kreatifitas dan inovasi. “Jangan pernah berhenti mengasah kreatifitas,” pesannya. Selain itu, yang tak kalah penting adalah semangat berinisiatif. Dikatakan Harris, pribadi yang baik adalah pribadi yang tak melulu menunggu perintah dan bersifat pasif, “Kita harus terus berinisiatif. Malah, imbuh dia, sekarang ini sikap abai dan diam sudah bisa dimasukkan ke dalam tindak kriminal. “Misalnya, kita mendiamkan ada siswa yang memar karena dipukul guru. Nah, itu sudah termasuk kriminal,” katanya.


Nilai luhur lainnya, yakni harus selalu memosisikan diri sebagai pembelajar. “Sebagai manusia, kita tak bisa luput dari kesalahan. Kita harus menolelir kesalahan, dengan tetap mengupayakan agar kesalahan tersebut mampu diminimalisasi. Kita harus menciptakan budaya di mana kita menjadi orang pemaaf,” tandasnya. Nilai luhur lainnya, yakni meretrokasi. Pejabat yang dilantik di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas sudah teruji kompetensinya karena mereka sudah mengikuti proses tahapan yang jelas dan transparan. “Mereka mengikuti, tes, wawancara, dan sebagainya sebelum menempati jabatan tertentu. Jadi, kompetensinya sudah tak perlu diragukan,” ujar Harris.


Hal lain adalah sikap perilaku aktif dan partisipatif, serta bekerja tanpa pamrih. Harris menjelaskan, setiap tugas dan pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh ikhlas. “Harus lillahita’ala, jangan sekali-kali hanya ingin mendapat perhatian dari atasan, atau hanya untuk menyenangkan atasan. Jika bekerja dengan ikhlas, dipastikan tak ada keluhan. Yang ada adalah solusi,” tandasnya.* (Tim Warta/KS/Sby)

sumber:http://paudni.kemdikbud.go.id/berita/8049.html

Read More

SKB Harus Segera Menjadi Satuan Pendidikan

Pembenahan dan penataan satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan masyarakat, mutlak harus dilakukan. Salah satu lembaga penyelenggara program pendidikan masyarakat yang mesti segera dibenahi adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Demikian diungkapkan Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas Wartanto pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ditjen PAUD dan Dikmas di Hotel Grand Serela, Medan, Sumatera Utara (3/2). Dia menegaskan, hingga saat ini keberadaan SKB masih menyisakan persoalan. “Selama ini status SKB bukan merupakan satuan pendidikan, melainkan unit kerja/satuan kerja,” kata dia.

Dalam undang undang maupun Peraturan Pemerintah, SKB tidak termasuk satuan pendidikan. Pun dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia melanjutkan, landasan hukum SKB adalah Peraturan Daerah (Perda). Status inilah yang membuat Ditjen PAUD dan Dikmas tak dapat memberikan bantuan kepada SKB.

“Karena statusnya ini, kementerian tidak dapat melakukan pembinaan langsung kepada SKB. Bila dipaksakan untuk memberikan bantuan, kami menyalahi aturan,” terang Wartanto.

Masalah kedua, Wartanto melanjutkan, selama ini SKB melaksanakan program pendidikan. Padahal statusnya bukan satuan pendidikan. “Padahal dalam UU disebutkan, penyelenggara pendidikan adalah satuan pendidikan. Inilah salah satu alasan mengapa SKB harus berstatus satuan pendidikan,” tegasnya.

Menurut Wartanto, setelah SKB berstatus satuan pendidikan, Ditjen PAUD dan Dikmas akan membenahi standar mutu nasional agar SKB sebagai penyelenggara program dapat terakreditasi. “Target kami adalah menjadikan SKB sebagai satuan pendidikan yang terakreditasi secara nasional,” ujarnya.

Pembenahan SKB juga akan membuat lembaga ini bukan saja sebagai satuan pendidikan yang memiliki akreditasi, melainkan juga memungkinkan mereka bisa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ujian sebagaimana juga dilakukan satuan pendidikan lainnya yang sudah terakreditasi.

“Selama SKB masih UPTD, kita tak bisa bergerak. Tak bisa juga kita menafikan, keberadaannya tidak jelas karena menurut UU kita hanya boleh memberikan bantuan kepada satuan pendidikan. Penjaminan mutu kepada SKB itu belum bisa,” paparnya. Dia mencatat, saat ini baru 32 SKB yang menjadi satuan pendidikan.

Persoalan lainnya yang juga harus segera dibenahi adalah masih banyaknya satuan pendidikan yang belum terakreditasi. Sebagai contoh PKBM yang terakreditasi hanya 32 (0,3%) dari 9.327 PKBM yang ada. Lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi sebanyak 345 (1,7%) dari 19.325 LKP. Dan lembaga PAUD yang terakreditasi sebanyak 36.561 (19,2%) dari 190.160 lembaga.*(Tim Warta/KS)


sumber:http://paudni.kemdikbud.go.id/berita/8039.html

Read More