PURWOKERTO, –
DPRD Banyumas mengingatkan jajaran pemkab setempat agar memperhatikan pula
kondisi pendidikan yang dialami anak berkebutuhan khusus (ABK). Pasalnya sejauh
ini, perhatian pemkab sepertinya hanya akan fokus menangani masalah pendidikan
anak yang putus sekolah atau tidak bersekolah karena terkendala ekonomi saja.
Sedangkan akibat kondisi lain, kurang diperhatikan.
Ketua DPRD Banyumas Juli Krisdianto, mengatakan dalam
pendataan dan rencana penanganan anak putus sekolah, Pemkab diminta tetap untuk
tidak mengesampingkan ABK. Pasalnya, mereka juga merupakan bagian dari generasi
penerus bangsa ini yang berhak atas pendidikan murah.
Juli mengaku prihatin atas banyaknya ABK yang belum
tertangani pendidikannya dengan baik. Menurutnya, pendidikan murah dan
berkualitas menjadi hak semua anak, termasuk ABK dan sampai saat ini,
pendidikan ABK masih mahal, sehingga hanya ABK dari keluarga mampu yang bisa
menempuh pendidikan.
“Harusnya pemkab bersikap lebih adil dan mengusahakan
pendidikan murah bagi semua anak, termasuk ABK. Kalau soal putus sekolah, pada
ABK angka putus sekolah juga tinggi karena keterbatasan ekonomi keluarga,”
katanya, Sabtu (4/10).
Wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini mencontohkan, di
Banyumas untuk sekolah negeri, hanya ada dua Sekolah Dasar (SD) yang
menampung ABK, yaitu SDN 1 Tanjung dan SDN 5 Arcawinangun. Namun kondisinya
sangat memprihatinkan.
“Pada sekolah negeri yang menampung ABK ini, tenaga
pengajarnya juga terbatas seperti sekolah umum, sehingga tidak ada pendampingan
khusus untuk ABK. Sehingga jika ABK ingin mendapatkan pelayanan pendidikan yang
baik, mau tidak mau harus di sekolah swasta yang biayanya masih mahal. Hal ini
tentu juga harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.
Dia menggambarkan, biaya sekolah ABK pada sekolah swasta,
beban gaji guru pendamping sepenuhnya ditanggung orang tua. Selain itu, orang
tua juga harus membayar biaya terapi dan kebutuhan lainnya
Sumber: suaramerdeka .com
0 komentar:
Posting Komentar