Padang, PAUD dan Dikmas - Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud, Harris Iskandar menegaskan bahwa direktorat jenderal yang dipimpinnya berkomitmen untuk menjadi zona bebas korupsi dan menjadi lembaga yang memiliki tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
"Daya serap anggaran PAUD dan Dikmas 92,1 persen pada tahun lalu. Hal ini menjadi modal untuk langkah di tahun 2017 ini. Sehingga kami berkomitmen menjadikan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas sebagai zona bebas korupsi," papar Harris saat pembekalan peserta Rakornas Program PAUD dan Dikmas di Padang, Rabu (1/2). Menurut Harris, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, menjadi salah satu instansi yang berkomitmen dalam tata kelola anggaran bersama dua unit utama lainnya yakni Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Kemendikbud. Harris pun menghimbau agar jajarannya untuk berlaku "Sajuta" dalam melaksanakan program. Hindari pungli dan berikan anggaran sesuai rencana dan alokasi.
"Setiap hari kita harus memperlakukan sajuta: sabar, jujur dan taqwa. Berikan kemampuan kita semaksimal mungkin, layani masyarakat dengan sabar dan taqwa. Bukan hanya tim Cyber pungli tapi Tuhan pun akan melihat apa yang kita perbuat. Jauhi pungli," amanat Harris. Selain itu, Harris menguraikan delapan kebijakan dalam pengelolaan progran dan anggaran. Di antaranya Di antaranya program keterampilan dan vokasional, program satu desa satu PAUD, program keaksaraan di kantong-kantong 3 T, peningkatan kualitas lembaga pendidikan mulai dari PAUD, PKBM dan lembaga kursus. Memperkuat UPT dalam menjalankan tugas dan model yang efektif. (Tim KS/Warta/Padang)
